ALL Pendidikan

Dilema Ujian Kesetaraan Sekolah Rumah

liapram
Written by liapram

Selama ini, ijazah selalu dijadikan ukuran keberhasilan seorang anak. Disetarakannya hasil belajar anak didik sekolah rumah dengan sekolah formal memang membuat pihak sekolah rumah lega. Mereka tidak perlu khawatir jika anak-anaknya ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah formal atau melamar pekerjaan. Padahal nilai-nilai yang tertera dalam ijazah belum tentu mewakili kemampuan seorang anak secara menyeluruh.

Menurut Shendy Amalia,  tutor Cendekia Homeschooling, penyimpangan yang terjadi dalam praktik ujian sekolah rumah semestinya menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Ini karena alasan sekolah anak dibentuk pertama kali, salah satunya, karena ketidakpuasan orangtua terhadap pendidikan formal yang terlalu kaku dan birokratis.

Sikap umum masyarakat yang masih “mendewakan” ijazah memang diakui sebagai hambatan bagi perkembangan anak didik sendiri. Banyak orangtua maupun pendidik melihat  seolah-olah ijazah menjadi satu-satunya modal untuk meraih kehidupan yang layak.

Bagaimanapun, persoalan ini terkait hal yang lebih besar, yakni sistem pendidikan kita yang kurang mengakomodasi hal-hal kualitatif yang seringkali tidak bisa dituliskan dalam angka.

Helly Angkasa Sujatmoko, selaku Pemantau Mutu Pendidikan Sekolah Kesetaraan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Yogyakarta mengatakan, “Perlu diketahui bahwa tujuan penilaian adalah untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Pembuktian hasil belajar sekolah rumah itu dengan penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan nonformal, dan/atau penilaian oleh pemerintah.”

Penilaian oleh pendidik itu sendiri dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses dan kemajuan belajar. Sedangkan menurut satuan pendidikan formal itu harus mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sehingga jika ingin melanjutkan sampai ke tahap UN/UNPK (penilaian oleh pemerintah), maka murid-murid diharap sudah bisa memenuhi standar mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun di sisi lain, ia juga mengakui bahwa nilai (angka) tidak seharusnya dijadikan patokan utama dalam menyelesaikan studi. Ia bahkan terkejut ketika ditanyai tentang peristiwa bocornya kunci jawaban yang dulu sempat terjadi saat ujian kesetaraan berlangsung. Ia mengaku bahwa ia benar-benar tidak mengetahui soal itu.

“Itulah jeleknya pendidikan kita. Anak-anak diajarkan untuk terlalu terpaku pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sehingga mereka melupakan nilai-nilai kejujuran yang seharusnya menjadi modal utama ketika terjun ke masyarakat nanti. Mereka jadi lebih menghargai hasil, bukan proses,” imbuh Helly.

Sependapat dengan Helly, Rionaldi Achri Prasetyo, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2013 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memandang bahwa sistem pendidikan di Indonesia terlalu kompleks. Baginya, entah itu yang bersifat akademis maupun tidak, selama anak didiknya bisa fokus dan memaksimalkan kemampuannya pada satu bidang yang benar-benar menjadi minatnya, ijazah tidak menjadi masalah.

“Entah itu sekolah rumah atau sekolah formal, kalau anak-anak masih diwajibkan untuk menguasai seluruh bidang, hasilnya percuma. Ujung-ujungnya waktu ujian malah repot mencari kunci jawaban karena tidak maksimal dalam belajar,” lanjut Rio.

“Kalau kata Prof. Aik Kwang dari University of Queensland, kita dididik menjadi ‘jack of all trades but master of none’. Tahu sedikit tentang banyak hal tetapi tidak menguasai apapun,” tutur Rio.

“Kalau kata Prof. Aik Kwang dari University of Queensland, kita dididik menjadi ‘jack of all trades but master of none’. Tahu sedikit tentang banyak hal tetapi tidak menguasai apa pun,” tutur Rio.

Helly turut menambahkan kekecewaannya terhadap penundaan penerapan kurikulum 2013. “Padahal kurikulum ini lebih bagus. Nanti rencananya hasil belajarnya ditulis dalam bentuk huruf, bukan angka. Lalu kalau bisa ada kotak yang diisi dengan keterangan perkembangan si anak. Jadi, perilaku dan daya pemahaman anak bisa terus terpantau. Seperti rapor anak TK. Di Jepang juga seperti itu, makanya pendidikan mereka bisa maju,” tuturnya.

Akan tetapi, Helly mengakui bahwa sumber daya manusianya yang belum siap. Tidak heran mengapa penerapan kurikulum 2013 akhirnya ditunda, bahkan terancam disingkirkan.

“Orang-orang di negeri kita terlalu ‘nyaman’ dengan angka. Guru-guru juga tidak mau repot memerhatikan dan menuliskan perkembangan anak satu-satu. Jadi, jangan salahkan anak-anak kalau mereka memutuskan untuk menempuh proses yang keliru dalam meraih tujuannya,” tutup Helly.

About the author

liapram

liapram

Amalia Pramestiarini
13/345968/SP/25588