ALL Pendidikan

Ketimpangan Bantuan Pemerintah Pada SLB Negeri dan Swasta

Autism Short Course yang digelar oleh Sekolah Khusus Autisme Fajar Nugraha. ©facebook Fajar Nugraha
Written by adilasilmi

Akhir-akhir ini, pemerintah banyak menyalurkan dana bantuan pendidikan bagi lembaga pendidikan. Namun, ternyata ada salah satu bidang pendidikan yang mengalami pencabutan dana bantuan, yakni sekolah autisme swasta. Bantuan yang diberikan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba hilang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bantuan itu adalah dana tunjangan fungsional guru.

Etik Suprapti, Guru Sekolah Khusus Autisme Fajar Nugraha mengatakan bahwa pada masa pemerintahan SBY ada bantuan dana sebesar Rp 300.000,- yang diberikan pada guru non-PNS sebagai dana tunjangan fungsional. Namun, setelah berganti masa pemerintahan, dana tersebut tidak diberikan lagi. Padahal, dana sebesar Rp 300.000,- itu sangat berarti bagi guru-guru di sekolah tersebut.

“Pemerintah memang memberikan dana BOS dan BOSDA seperti sekolah negeri. Namun, dana tersebut sudah digunakan untuk biaya operasional, seperti alat peraga, buku penunjang belajar, kegiatan sekolah dan hal lainnya,” kata Reni Hertantri, Guru Sekolah Khusus Autisme Fajar Nugraha.

Saat ini, Fajar Nugraha memiliki 13 siswa dengan jumlah pengajar 13 juga. Pengajar yang sudah berstatus sebagai PNS hanya berjumlah 2 orang. Jadi, selama ini gaji guru non-PNS diambil dari SPP siswa. Setiap siswa yang bersekolah di Fajar Nugraha dikenakan SPP sama rata, yaitu sebesar Rp 980.000,- per bulan. SPP tersebut sudah termasuk biaya bina diri untuk siswa. Hal tersebut membuat gaji guru di Fajar Nugraha, tidak lebih daripada jumlah SPP siswanya.

Hal yang berbeda terjadi di sekolah berkebutuhan khusus negeri, SLB-C Gondokusuman misalnya. Wati, guru SLB-C Gondokusuman, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 70 siswa yang menimba ilmu di sekolah itu dengan 48 guru yang sudah berstatus sebagai PNS.

Kemudian, perbedaan yang paling mencolok adalah siswa di SLB-C Gondokusuman tidak dipungut biaya apa pun untuk dapat belajar di sekolah tersebut. Padahal, sekolah tersebut memiliki fasilitas yang terbilang cukup bagus, seperti terapi wicara. Ada pula pelajaran khusus layaknya di sekolah pada umumnya, seperti komputer, fotografi, desain, hingga keterampilan misal ukiran.

Hanafi Catur Wulandari, mahasiswa semester akhir Pendidikan Luar Biasa UNY, memperjelas keadaan tersebut. Dari pengalaman dan observasi yang dilakukannya terhadap sekolah-sekolah autisme yang ada di Yogyakarta, memang ada ketimpangan antara sekolah autisme negeri dan swasta serta antara yang ada di Kota Yogyakarta dan di Bantul atau Kulon Progo.

“Secara umum, kuantitas sekolah autisme di Yogyakarta memang sudah cukup, kualitasnya juga sudah lebih maju dibanding yang di luar Yogyakarta,” kata Hanafi. Namun, yang sangat disayangkan adalah perhatian pemerintah yang belum merata terhadap guru-guru sekolah berkebutuhan khusus. Memang ada program pemerintah seperti SM3T yang menawarkan pengajar pendidikan khusus untuk langsung diangkat menjadi PNS. Namun, program tersebut adalah program bersyarat. Syaratnya adalah bersedia di tempatkan di daerah terpencil di Indonesia.

About the author

adilasilmi