ALL

Operasi Cipta Kondisi Jelang Ramadan

Mulai 14 Juni lalu, Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) POLDA DIY menggelar Operasi Cipta Kondisi, yakni operasi insidentil untuk penertiban lalu lintas menjelang Ramadan. Penertiban lalu lintas ini bertujuan menekan angka kriminalitas,  kecelakaan, dan  pelanggaran lalu lintas yang kasat mata.

Menurut Sutarno, Kasubdit Penegak Hukum/Gakum Ditlantas DIY, hal yang menjadi sorotan Operasi Cipta Kondisi ini merupakan balap liar, knalpot yang membuat polusi suara, pencurian, dan  kelengkapan surat serta kendaraan.

“Operasi insidentil didasari oleh kapasitas permasalahan di suatu daerah. Contohnya, di Kota Yogya banyak terjadi laka-lantas, maka Ditlantas setempat akan melakukan operasi untuk mengurangi laka-lantas,” terang Sutarno, saat ditemui di kantornya. (16/06)

Menurut Affandi, Subdit Dikyasa Ditlantas DIY, razia disebut sebagai pemeliharaan penertiban masyarakat. Pihak kepolisian menindaklanjuti pelanggaran dengan tilang (bukti pelanggaran) atau teguran. Tilang dan teguran ini diupayakan untuk membiasakan para pengendara dan pengguna jalan patuh dalam memenuhi kelengkapan kendaraan sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009.

“Sesuai undang-undang bahwa polisi berhak menghentikan kendaraan di jalan untuk kepentingan kepolisian dengan pemeriksaan sesuai UU No. 22 tahun 2009. Polisi akan menanyakan kelengkapan surat-surat maupun kelengkapan kendaraan,” Sutarno menambahkan. (16/06)

Operasi Cipta Kondisi dilaksanakan dari H-3 menjelang ramadan di Jalan Tentara Pelajar. Pelanggaran didominasi oleh pengendara bermotor dengan ketidaklengkapan surat-surat. Hingga (16/06) sejumlah 40 orang pengendara tanpa kelengkapan surat-surat dan 20 orang pengendara tanpa memakai helm. Sedangkan pengendara yang mendapatkan tilang sejumlah 29 orang dan 50 orang pengendara yang mendapatkan surat teguran.

“Kami memiliki top (target operasi) sendiri. Misalnya, kasus pelanggaran pencurian motor, kemudian diidentifikasi motornya apa. Tetapi, kalau mau operasi pilih-pilih seperti itu nanti ada yang mengeluh, ‘Kenapa saya ditahan, yang itu enggak diperiksa?’ Sehingga pihak kepolisian bergerak kumulatif, semua masuk dan diperiksa surat-suratnya,” ujar Sutarno, menjelaskan metode penilangan (16/06).

Meskipun UU No. 12 tahun 2009 mengatur denda yang harus dibayarkan karena melanggar lalu lintas, masih ada Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan mengatur jumlah denda itu sendiri. Artinya, setiap daerah memiliki kebijakan tarif denda yang berbeda-beda sesuai denga Perda yang ada.

About the author

Annisa Puspa Nugraheni

Annisa Puspa Nugraheni