ALL Transportasi Publik

Upaya Pengaturan Ojek Yogyakarta

Para pengojek di Yogyakarta memiliki gaya organisasi yang berbeda dari pengojek di kota-kota lainnya. Banyak komunitas pengojek di Yogyakarta memiliki kelompok yang rapi, salah satunya berkat upaya kepolisian setempat. Kepolisian bahkan mengeluarkan kartu identitas pengojek yang berada di wilayah polsek setempat.

“Itu kartu kelompok komunitas saja,” kata Wijayanto, Bhabinkamtibnas Polsek Bulaksumur, pada Rabu (1/4). Bagi Wijayanto, kartu identitas tersebut berguna untuk para pekerja ojek sendiri. “Gunanya biar konsumen percaya sama pelayanan ojek di Yogyakarta,” katanya. Dengan demikian, para pengojek bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan, terutama bagi pendatang dari daerah luar Yogyakarta.

Selain itu, kata Wijayanto, keberadaan kartu identitas ini merupakan sarana kepolisian untuk membantu menertibkan keamanan. “Khawatir saya, kalau nggak dibina nanti ada masalah,” katanya. “Kalau dia (pengojek) melakukan tindak pidana, saya mudah mengusutnya.”

Polsek Bulaksumur sendiri merupakan salah satu polsek yang membawahi paling banyak pengojek. Daerah Bulaksumur merupakan salah satu pusat mahasiswa di Yogyakarta sehingga perkembangan ojek di daerah ini juga demikian pesat, termasuk peluang terjadinya kejahatan.

Para pengojek di daerah setempat pun merasa senang dengan adanya kartu identitas tersebut. Seperti Syamsuri, salah satu pengojek yang sehari-hari mangkal di depan gedung Psikologi UGM yang ditemui Senin, (16/3) lalu. Menurutnya, dirinya merupakan pengojek resmi. “Kami resmi. Ini (kartu identitas), Polsek Bulaksumur yang ngasih,” ujarnya yakin sambil menunjukkan sebuah kartu di dompetnya.

Demikian pula yang dirasakan Pipit, yang ditemui di Terminal Jombor, Selasa, (17/3) lalu. Baginya, kartu identitas dan pendataan ini sangat bermanfaat.“Umpama ada kecelakaan atau masalah penumpang, ya, dibantu sama polsek,” katanya sumringah. Pipit merupakan pengojek yang tergabung dalam paguyuban ojek Pemuda Jombor, yang berada di bawah pengawasan Polsek Mlati.

Namun, perihal pertanggungjawaban, Wijayanto menyangkal jika dikatakan ojek merupakan tanggung jawab polsek. “Ini (kartu identitas) tidak menjamin, hanya dari pihak kepolisian kalau nanti ada apa-apa melacaknya dan penyelidikannya itu mudah,” jelasnya lagi. Wijayanto mengaku tidak akan memberi toleransi bagi pengojek yang melanggar peraturan. “Yang penting tujuannya ojek di sini aman-aman saja, tidak dirugikan dan tidak merugikan orang lain,” kata Wijayanto.

Anehnya, pihak Dinas Perhubungan tidak tahu-menahu atas terbitnya surat identitas ojek tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak keberatan dengan keberadaan kartu identitas tersebut. “Selama kami rapat koordinasi dengan polisi lalu lintas, paguyuban, kami tidak bisa melarang,” ungkap Sigit Wahyu Wibowo, Kepala Operasional Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (25/3) lalu.

Namun bagi Sigit, kartu identitas tidak berarti ojek sudah memiliki tempat tersendiri di mata hukum. Ojek masih tetap merupakan kendaraan umum yang tidak resmi, maka ojek, baik biasa maupun urban, tidak akan diistimewakan. “Terkait dengan pelanggaran di jalan, ya, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau tidak sesuai dengan UU, ya, kena sanksi, tilang, sidang.,” katanya tegas. “Ojek itu seperti kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum.”

Keterangan Sigit didukung oleh pendapat Lilik Wachid Susilo, seorang peneliti di Pusat Kajian Transportasi dan Logistik (PUSTRAL) Universitas Gadjah Mada. Lilik menjelaskan bahwa ojek bukanlah kendaraan yang cocok di perkotaan seperti Yogyakarta. Masih banyak kaidah-kaidah kendaraan umum yang tidak dipenuhi oleh ojek, misalnya aspek keselamatan. “Ojek itu moda yang sangat vulnerable, mudah cedera,” katanya ketika ditemui di kantornya, Selasa (24/3) lalu.

Di samping itu, menurut Lilik, Yogyakarta sebenarnya lebih membutuhkan kendaraan yang bersifat massal, bukan bersifat pribadi seperti ojek.

About the author

alya

alya

Alya Chandra Pinanditha Darulaksono
13/345997/SP/25606

Pejuang gelar sarjana.